GUNA TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN, DINSOS JATIM FOKUS PERCEPATAN PENYALURAN BANSOS

M. Alwi Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Foto Kominfo Jatim) 

Surabaya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jatim fokus mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Jatim.

Kepala Dinsos Jatim, Alwi dikonfirmasi Kominfo Jatim Rabu (9/2/2022) kemarin mengatakan, harapan besar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terkait penurunan angka kemiskinan di Jatim. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan percepatan penyaluran bansos.

“Kami melakukan rembug nyekrup bersama DPMD, sesuai dengan arahan ibu Gubernur Jatim. Karena di Dinsos maupun DPMD ada bansos, baik yang bersumber dari APBN atau provinsi,” kata Alwi.

Menurut dia, percepatan penyaluran bansos sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu, sehingga perlu disegerakan. 

“Ini sesuai arahan ibu Gubernur Jatim yang berkali-kali menyampaikan agar kami mempercepat kerja kami, terlebih yang sangat menyentuh masyarakat tidak mampu. Karena pada akhirnya ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara makro bisa menurunkan angka kemiskinan di Jatim,” tutur Alwi.

Lebih lanjut Alwi menambahkan bansos berasal dari tiga ‘pintu’. Pertama, dari pemerintah pusat baik dari Kementerian Sosial (Kemensos) atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Saya harap Dinsos kabupaten/kota bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kemensos apakah Bantuan Pangan Non Tunai bisa cair akhir Februari. Kalau bisa, ayo kita kawal bersama karena bansos ini memiliki dampak signifikan bagi penurunan angka kemiskinan,” tegasnya.

Selanjutnya, bansos yang berasal dari provinsi, yakni PKH Plus untuk lansia dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) bagi penyandang disabilitas berat.“PKH Plus kami cairkan untuk pagu 50 ribu keluarga penerima manfaat. 

Sedangkan untuk ASPD menargetkan 4000 KPM per tahun. Kami akan berusaha maksimal agar kedua bansos tersebut bisa cair pada akhir Februari,” ungkap Alwi. 

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan program prioritas Gubernur Khofifah yang berkenaan tentang pendataan rumah tidak layak huni yang dihuni lansia sebatang kara. Dinsos juga melakukan pendataan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). 

Saat ini telah terkumpul data 900 sekian dan sudah diverifikasi ulang. Program ini merupakan prioritas Gubernur Khofifah kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim dan bisa mendongkrak angka kemiskinan.

Sementara, bansos ketiga berasal dari pemerintah kabupaten/kota. Salah satunya, yakni kepesertaan masyarakat tidak mampu dalam Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Jaminan Kesehatan. Karena kepesertaan PBI provinsi sekarang dialihkan ke kabupaten/kota, Alwi mendorong agar kepesertaan PBID kabupaten/kota bisa diusulkan untuk menjadi peserta PBI JKN.